Peraturan mengenai Gula

Artikel Saturday, 21/05/2016



  1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 117/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA
  2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/5/2015 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2015
  3. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/9/2015 TENTANG PERDAGANGAN ANTAR PULAU GULA KRISTAL RAFINASI
  4. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 45/M-DAG/PER/8/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/5/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI GULA KRISTAL PUTIH TAHUN 2014
  5. PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DISTRIBUSI PRODUK IMPOR DI PROVINSI LAMPUNG (TERMASUK PENGGUNAAN GULA IMPOR DIDALAMNYA)
  6. SURAT MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 1.300/M-DAG/SD/12/2014 PERIHAL INSTRUKSI PENDISTRIBUSIAN GULA KRISTAL RAFINASI DAN MENCABUT SURAT EDARAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 111/M-DAG/2/2009 TENTANG PETUNJUK PENDISTRIBUSIAN GULA KRISTAL RAFINASI.
  7. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN INDONESIA NO.11/M-IND/PER/1/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/10/2009/TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA
  8. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 11/M-DAG/PER/5/2011 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR);
  9. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 20/M-DAG/PER/5/2010 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR);
  10. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 83/M-IND/PER/LL/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI;
  11. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 95/M-IND/PER/LL/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB;
  12. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 19/M-DAG/PER/5/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  13. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 57/PERMENTAN/KU.430/7/2007 TENTANG. PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI;
  14. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/M-DAG/PER/4/2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  15. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 240/KMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR RAW SUGAR OLEH INDUSTRI GULA RAFINASI;
  16. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.010/ 2005 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA;
  17. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR: 07/M-DAG/PER/4/2005 TANGGAL 19 APRIL 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANNOMOR 558/MPP/KEP/12/1998TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPORSEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 385/MPP/KEP/6/2004;
  18. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 08/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 02/M/KEP/XII/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  19. KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 02/M/KEP/XII/2004 TANGGAL 7 DESEMBER 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  20. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN;
  22. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR: 594/MPP/KEP/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA;
  23. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  24. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2004 TENTANG PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH;
  25. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN;
  26. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR: 372/MPP/KEP/6/2004 TANGGAL 7 JUNI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERKEMBANGAN HARGA BERAS, GULA PASIR, MINYAK GORENG, MINYAK TANAH DAN PUPUK;
  27. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 334/MPP/KEP/5/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU;
  28. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU;
  29. KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 02/M/KEP/XII/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/KEP/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA;
  30. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN;
  31. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/KPTS/KB.410/1/2003 TANGGAL 5 JANUARI 2003 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI GULA KRISTAL MENTAH (SNI 01-3140.1-2001);
  32. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003 TENTANG PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) – NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB;
  33. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA;
  34. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/ KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  NOMOR 502/KPTS/KP.150/8/2002, TANGGAL 21 AGUSTUS 2002 TENTANG  PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DALAM MENGHADAPI HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL TAHUN 2002-2003;
  35. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 643/MPP/KEP/9/2002 TATA NIAGA IMPOR GULA;
  36. INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. INS-03/BC/2002 TANGGAL 11 JANUARI 2002 TENTANG PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU;
  37. KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 456/MPP/KEP/6/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR);
  38. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 324/KMK.01/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA; 
  39. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 324/KMK.01/2002 TANGGAL 3 JULI 2002 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA;
  40. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 519 TAHUN 2001 TANGGAL 30 NOPEMBER 2001 TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PEMERIKSAAN PANGAN HALAL;
  41. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NOMOR 518 TAHUN 2001 TANGGAL 30 NEVEMBER 2001 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL; 
  42. SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-07/BC/2001 TANGGAL 13 MARET 2001 TENTANG PETUNJUK PENIMBUNAN BER PETUNJUK PENGAWASAN IMPORTASI BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU;
  43. SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-06/BC/2001 TANGGAL 13 MARET 2001 TENTANG PETUNJUK PENIMBUNAN BERAS, GULA, DAN TEPUNG TERIGU IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (GUDANG MILIK IMPORTIR).

INFORMASI TERBARU

Semoga Para Haji GMP Kembali dengan Selamat
Warta Tawon Monday, 12/09/2016
Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Anak Ge - Em Wednesday, 31/08/2016
Olahraga Memupuk Kebersamaan Antarkaryawan
Warta Tawon Wednesday, 31/08/2016
Panen Raya Tebu di Tubaba
Fokus Tawon Tuesday, 30/08/2016
Lomba Tumpeng HUT RI
Dinamika Tawon Saturday, 20/08/2016
199 Pelajar Peroleh Beasiswa KGM
Anak Ge - Em Saturday, 20/08/2016